Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RI, maka Kepaniteraan MA melaksanakan sosialisasi penyelesaian perkara secara elektronik bagi Pengadilan Tingkat Banding dan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan yaitu PT Padang dan jajarannya, PTA Padang dan jajarannya, PT Riau dan jajarannya, PTA Pekanbaru dan jajarannya, PT Kepri dan jajarannya, PTA Kepri dan jajarannya, PTUN dan Pengadilan Militer. Sosialisasi tersebut digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024.

PTA Padang dan PA sewilayah hukum mengikuti sosialisasi yang pesertanya adalah Ketua, Panitera dan operator SIPP, yaitu Ketua PTA Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.  Panitera Drs. Syafruddin dan Operator SIPP Yasirli Amri, S.Kom.

Ketua PT Riau Dr. H. Siswandriyono, S.H., M. Hum dalam kata sambutannya ketika membuka sosialisasi tersebut menyebutkan bahwa sosialisasi penyelesaian perkara secara elektronik di MA sangat penting. Hal ini lanjutnya lagi, dalam rangka mewujudkan penyelesaian perkara dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. “Saya memandang sosialisasi ini sangat penting supaya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud,” ungkapnya. Apabila perkara Kasasi dan perkara peninjauan kembali dilaksanakan secara elektronik, sambungnya lagi, maka tidak ada lagi biaya penggandaan perkara dan tidak ada lagi biaya pengiriman perkara dan akan lebih cepat diselesaikan, papar KPT Riau Dr. H. Siswandriyono.

Hal senada disampaikan oleh salah seorang narasumber yaitu Panmud Perdata MA Ennid Hasanuddin, S.H.,M.Hum. Disebutkannya, keinginan untuk menjadikan penyelesaian perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali secara elektronik sudah lama dicanangkan. Tapi oleh karena berbagai kendala dan hambatan, maka sekaranglah dilakukan sosialisasi. Pimpinan MA telah menetapkan bahwa perkara kasasi dan perkara paninjauan kembali yang diajukan bulan Mei 2024, harus diajukan secara elektronik. Oleh sebab itu, sambungnya lagi, sosialisasi seperti ini akan dilakukan di setiap daerah dan hari ini selain dilaksanakan di Pekanbaru, juga dilaksanakan di Banjarmasin.

Sementara itu, salah seorang narasumber lain Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom., menjelaskan tata cara input perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali di SIPP. Disebutkannya, operator SIPP harus memahami betul input perkara tersebut pada SIPP, sebab urainya lagi, apabila telah diinput data perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali pada SIPP dan telah terkirim, maka tidak bisa lagi diedit. “Pastikan data perkara kasasi dan perkara peninjauan kembali yang diinput di SIPP valid,” pungkas Stefanus Dwi Putra Medisa, S.Kom.

Kegiatan sosialisasi penyelesaian perkara elektronik berlangsung dengan tertib dan lancar. Berbagai pertanyaan dari peserta untuk memperdalam materi sosialisasi telah dijawab dengan tuntas oleh narasumber. Sosialisasi tersebut berakhir pada pukul 12.30 WIB.