Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PTA Padang melaksanakan Rakerda yang diikuti Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris PA yang digelar di Hotel Mercure Padang pada tanggal 22 – 23 Februari 2024. Dalam Rakerda tersebut membahas berbagai hal sebagai media diskusi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan PTA Padang untuk menyamakan persepsi dalam meraih prestasi.
Bersamaan dengan pelaksanaan Rakerda tersebut, dilakukan juga pembinaan yang mengundang sebagai narasumber Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum. M.M. Dalam pembinaannya kali ini Prof. Amran mengangkat topik tentang integritas tinggi dan profesional. Menurutnya, Hakim itu hendaklah berperilaku jujur dan menghindari perbuatan tercela serta bersikap profesional sebagaimana diatur dalam KEPPH angka 2, angka 3 dan angka 5.
Diuraikannya lebih lanjut, untuk membentuk Hakim yang berintegritas tinggi dan profesional, harus mencerminkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual. Oleh sebab itu, sambungnya lagi, Hakim harus memiliki skill tinggi di bidangnya seperti sikap mandiri, menghargai pendapat orang lain dan mampu memilih yang terbaik. “Integritas moral adalah seperangkat prinsip moral yang dapat dikenali dan membentuk karakter diri yang menyiratkan seseorang memiliki moral,” kata Prof. Amran.
Masih menurut Prof Amran, Hakim harus memiliki prinsip indepensi, integritas dan profesional. Selain itu, harus memiliki kemampuan ilmu hukum formil dan ilmu hukum materiil. Memiliki kemampuan leadership dan managerial. Hakim yang baik adalah Hakim yang memiliki kemampuan hukum formil dan materiil serta memiliki leadership dan managerial,” tandas Prof Amran.
Selain memberikan pembinaan tentang seorang Hakim harus memiliki integritas tinggi dan profesional, Prof. Amran juga menjelaskan tentang beberapa temuan dalam berkas kasasi dan PK. Temuan itu adalah tentang eksekusi akad syariah. Dijelaskannya, masih ditemukan permasalahan eksekusi akad syariah tentang pengosongan yang disebut tidak kewenangan PA dan menyuruh pihak mengajukannya ke PN. Menurutnya, sepanjang eksekusi pengosongan lahir dari akad syariah adalah merupakan kewenangan PA.
Selain permasalah eksekusi yang berasal dari akad syariah, Prof. Amran juga menyampaikan tentang pembatalan akta notaris, tentang klausula arbitrase, tentang istri sirri apakah dapat warisan dan tentang hukum acara. Mengenai hukum acara ini, Prof. Amran menyebut, dalam hal bukti asli atas objek sengketa dikuasai oleh pihak lain, Hakim dapat memerintahkan pejabat yang menyimpan register dokumen asli tersebut untuk diperlihatkan di depan persidangan atau Hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat melihat register dokumen asli dimana bukti tersebut berada.
Diujung pembinaannya, Prof. Amran menyampaikan pantun yang berbunyi, ada kabar dari mekkah sudah dapat melaksanakan ibadah haji, apabila ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati.
