Jakarta, Pasca penetapan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan pada tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah Agung terus melakukan langkah-langkah persiapan untuk anggaran tahun 2020. Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi dan konsultasi penelaahan RKA K/L Tahun Aggaran 2020 bersama sekretaris pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan. Rapat yang akan berlangsung selama 5 hari tersebut dibuka oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo di Ruang Rapat Wiryono, Senin (16/09/2019).

Dalam pengarahannya, Sekretaris Mahkamah Agung mengingatkan pentingnya memperhatikan dan melaksanakan siklus penganggaran (budget cycle) dengan sebaik-baiknya. Siklus penganggaran yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut harus berjalan seimbang dengan mutu pelaksanaan yang seragam.

Selain itu, beliau juga menekankan agar dalam pelaksanaan anggaran, tidak hanya mementingkan output-nya saja, tetapi outcome juga penting untuk diperhatikan. Dan untuk dapat mencapai hal tersebut, perencanaan program yang langsung menyentuh masyarakat pencari keadilan menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan.

Kenaikan anggaran Mahkamah Agung tahun 2020 boleh jadi merupakan indikator keberhasilan Mahkamah Agung dalam mengelola anggaran serta menyeimbangkan kualitas output dan outcome. “Kondisi ini harus terus dipertahankan, bila perlu dipertahankan,”.

Terlebih pada tahun ini Mahkamah Agung memperoleh tambahan anggaran melalui BA BUN. “Anggaran tersebut harus terserap maksimal. Jika tidak, akan mempengaruhi anggaran pada tahun 2021 nanti,” tegas SEKMA.

Lima Permasalahan Penyusunan RKA K/L

Di bagian lain pengarahannya, Sekretaris Mahkamah Agung mengungkapkan setidak-tidaknya lima permasalahan yang sering dijumpai pada satker-satker dalam penyusunan RKA K/L. “Kelimanya agar menjadi perhatian kita, agar tidak terulang kembali berkali-kali,” .

Pertama, kekurangcermatan dalam menempatkan akun kegiatan. Kedua, kurang memperhatikan petunjuk teknis penyusunan RKA K/L yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan. Ketiga, menempatkan anggaran tidak sesuai dengan kebijakan pusat, seperti menambah jumlah tenaga kontrak tanpa persetujuan Mahkamah Agung. Keempat, menempatkan anggaran tidak sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, salah satunya berbentuk melakukan pergeseran anggaran sendiri. Dan kelima, usulan belanja modal tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti mengusulkan pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan kelas pengadilan.

Sekma berharap kedepan agar satuan-satuan kerja menerapan prinsip money follow program dengan sebaik-baiknya. Raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut hendaknya dapat menjadi pelecut komitmen untuk tetap dapat memperhatikan siklus penganggaran secara optimal. Hadir dalam kegiatan penelaahan tersebut tim Pengadilan Tinggi Agama Padang dipimpin langsung oleh Sekretaris Irsyadi, dan Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Ismail serta Kasubag Perencanaan Elvi Yunita dan Kasubag Keuangan dan Pelaporan Millia Sufia.

(Humas )