Demikian disampaikan oleh Gilles Blanchi, Chief Technical Advisor/Project Manager Sustain—UNDP saat memberikan pengantar pemaparan Sekretaris Mahkamah Agung dalam Judicial Integrity Champions Network in APEC 2nd Meeting di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (26/03/2019). Selain karena proyek Sustain didesain untuk program selama lima tahun dan akan segera berakhir, Indonesia dinilai telah mengalami banyak kemajuan dalam bidang ekonomi sehingga program bantuan perlu dirasionalisasi.

“Proyek SUSTAIN telah dimulai pada tahun 2014 dan akan berakhir dalam bulan Juli tahun ini,” ujar Gills. Proyek  ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan dalam rangka memperkuat Negara hukum. Proyek ini, merupakan proyek Uni Eropa yang kedua setelah sebelumnya pada tahun 2007-2008 ada proyek Good Governance in Indonesian Judiciary (GGIJ).

Kolaborasi Strategis di Empat Sektor

Sementara itu dalam pemaparannya bertajuk Capaian dan Keberlanjutan Kerjasama Mahkamah Agung—Sustain UNDP, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memaparkan bahwa kerjasama ini meliputi empat sektor utama, yakni pengawasan, pelatihan teknis, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan manajemen perkara.

Masing-masing sektor memiliki lingkup kerjasama yang berbeda-beda. Di sektor pengawasan, misalnya. Kerjasama difokuskan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi pengawasan (Siwas), mulai dari pegembangan aplikasi, penyusunan modul dan panduan, sosialisasi dan bimbingat teknis, serta persiapan payung hukumnya. Sebagai mitra, Mahkamah Agung juga memberikan kontribusi yang signifikasi untuk keberhasilan kerjasama, antara lain melalui penyiapan sumber daya manusia yang akan melakukan pengembangan aplikasi dan penyiapan pendanaan dalam bentuk penganggaran bersama (budget sharing).

Model kerjasama yang bersifat kolaboratif ini diapresiasi oleh Pudjoharsoyo. “Kesempatan untuk melibatkan sumber daya manusia dan menyediakan kontribusi pendanaan menjadikan kerjasama ini sebuah kolaborasi yang sangat strategis,” ungkap Pudjoharsoyo mengapresiasi. Dengan kolaborasi seperti ini memberikan andil bagi kemungkinan kemandarian manakala Sustain—UNDP sudah tidak lagi memberikan dukungan.

Keterlibatan sumber daya manusia Mahkamah Agung dalam mengembangkan sejumlah aplikasi teknologi informasi sangat bermanfaat untuk penyiapan kemandirian dalam mengelola teknologi informasi ke depan. “Terlebih dengan pencanangan era baru peradilan berbasis teknologi informasi, kerjasama ini telah meletakkan dasar-dasar untuk kemandirian dalam mengimplementasikan Teknologi Informasi,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Hingga saat ini, sambung Pudjoharsoyo, dalam rangka mencapai era baru tersebut, Mahkamah Agung telah mengembangkan model tata kelola teknologi informasi yang diberlakukan di Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, melakukan rekrutmen sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta melakukan penganggaran yang memadai untuk untuk membiayai program-program yang dikerjasamakan. “Dengan langkah-langkah seperti ini kita meyakini bahwa kita akan mampu berjalan sendiri dan melakukannya sendiri,”Jelas Pudjoharsoyo.

Meskipun diakui Mahkamah Agung juga terkadang mengalami kekurangan anggaran untuk membiayai program-program pembaharuannya, Pudjoharsoyo optimis hal tersebut akan bisa dilaluinya. “Setidaknya kita dapat melakukan optimalisasi dan revisi anggaran, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut akan bisa kita tutupi,” harap Pudjoharsoyo optimis.

Diakhir paparannya, selain mengucapkan terima kasih atas peranan dan kontribusi Sustain selama ini, Pudjoharsoyo juga berpesan agar aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan bersama Sustain dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh satu kerja didaerah. “Pengisian data dan monitoring data akan sangat membantu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut secara maksimal,” pungkas Pudjoharsoyo di hadapan peserta yang didominasi pimpinan pengadilan tingkat banding itu. (Humas/Mohammad Noor/RS)

Sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/