Berdasarkan Surat Dirjen Badilag nomor 2996/DjA/HM.00/9/2021 tanggal 9 September 2021 telah dilakukan virtual meeting melalaui zoom mulai pukul 13.00. Dalam sambutannya, Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H. menyampaikan pesan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim Pengawas Bidang agar betul-betul melakukan pengawasan itu sesuai dengan standar APM (Akreditasi Penjaminan Mutu), standar Reformasi Birokrasi (RB) dan standar ZI (Zona Integritas), karena ketiga standar ini saling berkaitan dan saling mendukung. Dirjen menambahkan, ketika kami melakukan sidak lapangan baik offline maupun online, ditemui fakta kadang tidak sesuai kenyataan, Satker itu bernilai A, tetapi dilapangan tidak bernilai A. Penyebabnya adalah tidak menerapkan moto 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin) dan 5S (Senyum, Salam, Sapa , Sopan Dan Santun), administrasi peradilan tidak terimplementasikan, survey tidak dilakukan secara berkala dan survey tesrebut tidak pula ditindaklanjuti. Boleh jadi asesor tidak professional sehingga semua yang dinilainya diberi nilai A. Beliau mengisyaratkan dalam sebuath moto, “Anda tidak melayani dengan baik, putusan yang tidak berkualitas, akan meruntuhkan peradaban manusia dan manusia akan bertindak semaunya”. “Jadi artinya, APM itu menjadikan mutu pelayanan terbaik untuk pencari keadilan dan berkelanjutan dengan selalu menerapkan sistem PDCA (Plan, Do, Check, Action) atau” tambah Dirjen lagi “4K (Komunikasi, Koordinasi, Kerjasama dan Komitmen)”.
Bila sistem ini tidak dilaksanakan, atau satu SDM saja tidak mengikuti ritme perubahan tersebut maka APM nya pasti gagal. Kata Dirjen, “Ketua, pimpinan yang tidak mengikuti ritme perubahan ini, maka untuk sementara pimpinan tersebut akan diisolasi”. Oleh karena itu diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk membuat catatan pimpinan-pimpinan Satker yang balelo dan “dikirim ke WA saya”. “Artinya” imbuh pak Dirjen “siapa yang tidak ikut membangun peradaban, mundur dulu, jangan menjadi kerikil dalam peradaban”.
Selain itu, Sekretaris Dirjen memberikan arahan, pertama agar asesor dalam memberikan penilaian harus independen, tidak terpengaruh apapun karena asesor adalah perpanjangan tangan Dirjen. Kedua, Dirjen Badilag akan melakukan evaluasi kepada asesor lama. Tugas asesor pada intinya adalah melihat keterpenuhan standard LKE, Manual Mutu, K3 dan dalam observasi tidak ada komplain dari penerima layanan.
Pta padang, Ptapadang
