Padang, (16/11/2021). Terbitnya PP Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjuntya disebut PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya, telah membawa dampak yang signifikan dalam hal PNBP Mahkamah Agung RI. Hal ini ditandai dengan  dengan capaian PNBP tahun 2020 yang melampaui target yang ditetapkan.

Memperhatikan capaian tahun lalu dan proyeksi capaian PNBP tahun-tahun mendatang, Mahkamah Agung melalui surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1500/SEK/KU.04.2/2019 tanggal 10 Oktober 2019 telah mengajukan izin penggunaan anggaran PNBP kepada Menteri Keuangan RI dan telah dilanjutkan pertemuan tiga pihak antara Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/BAPPENAS. Dalam pertemuan tersebut telah ditetapkan alokasi anggaran PNBP bagi masing-masing lingkungan Peradilan melalui mekanisme pengguna anggaran terpusat pada unit eselon I dengan ketentuan anggaran tersebut dipergunakan dalam meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, sehingga akan memberi efek peningkatan layanan bagi para pencari keadilan.

Untuk mempercepat dan memperlancar proses pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari PNBP, maka Pengadilan Tinggi Agama Padang mengadakan bimbingan teknis secara daring yang dikuti oleh seluruh Ketua, Panitera, Panmud, Kasir, Bendahara Penerimaan  dan  dan pengelola biaya proses Pada Pengadilan Agama se Sumatera Barat pada hari selasa tanggal 16 November 2021 bertempat di Media Center masing-masing Satuan Kerja.

Kegiatan yang dibuka langung oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H di dampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Drs. H. Zein Ahsan, M.H, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dr. Abd. Hakim, M. HI dan dihadiri oleh seluruh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan seluruh pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Tinggi Agama Padang di Commend Center PTA Padang dengan protokol kesehatan yang ketat.

Lebih lanjut Dirbinadmin Badilag mengatakan agar pengelolan PNBP tahun 2021 ini di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan sesuai dengan juknis yang sudah tetapkan dan tentunya lebih baik lagi dari capaian dari tahun 2020.

Pada kesempatan ini Dirbinadmin Badilag juga memberikan apresiasi atas partisipasi Pengadilan Agama Talu yang sangat maksimal dalam penerimaan perkara secara e-Court. Per 16 November 2021, di Pengadilan Agama Talu tercatat  perkara masuk melalui 1.057 perkara. 996 diantaranya masuk secara e-Court melalui pengguna lainnya. Ada partisipasi pihak lain yang mendorong agar pendaftaran perkara dilakukan secara e-Court. Atas keberhasilan ini, Dirbinadmin memberikan reward  dalam bentuak piagam penghargaan atas keberhasilan capaian ini.

Tabel: Rekap Penerimaan Perkara e-Court tahun 2021

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan monitoring laporan keuangan perkara pada aplikasi kinsatker dengan narasumber Yasirli Amri, S. Kom Pranata Komputer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Pelaporan keuangan perkara pada kinsatker ini akan selalu dimonitor dan terpantau.  

Dirbinadmin Badilag berharap satker di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang berharap tetap menjaga nilai-nilai integritas dan bagi satker yang tengah berjuang dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM mampu menjawab semua pertanyaan TPN saat verifikasi baik secara daring maupun verifikasi lapangan. 

“Jika kita kehilangan harta, kita tidak kehilangan apapun.

Jika kita kehilangan kesehatan, kita kehilangan sesuatu.

Tapi jika integritas yang hilang, kita kehilangan segalaa-segalanya”

“Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Direktur Pembinaan Administrasi

Peradilan Agama MA-RI”.

1 Komentar