Padang (Selasa/13/8/2019), bertempat di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang telah dilaksanakan asistensi Survey Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pimpinan, para hakim tinggi, Panitera, Sekretaris dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang. Asistensi ini bertujuan memberikan pembekalan terhadap pelaksanaan SHPRB yang akan dilaksanakan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Agustus - 20 September 2019.
Menurut Drs. H. Zein Ahsan, M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, kegiatan ini segaja dilaksanakan supaya saat survey dilaksanakan oleh BPS, semua kebutuhan dan indeks reformasi birokrasi dapat dipertanggungjawabkan oleh PTA Padang. Sehingga kualitas pelayanan benar-benar teruji dan bermutu.
Hadir sebagai nara sumber dari BPS adalah Januarto Wibowo, S.S.T., M.M., Kepala Bagian Tata Usaha BPS Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya, ada delapan indikasi dampak survey hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. Pertama, pembentukan kinerja instansi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi (RB), dengan salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan. Kedua, upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan dengan evaluasi kinerja pelayanan. Ketiga, evaluasi kinerja pelayanan juga dilakukan pada kemungkinan penyimpanan dalam prosedur layanan yang tidak sesuai dengan standar dan indikasi adanya peluang serta perilaku korupsi. Keempat, pengukuran kualitas pelayanan melalui survei merupakan penilaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI). Kelima, survei juga menghasilkan indeks kualitas pelayanan (IKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Keenam,survei menghasilkan database untuk evaluasi WBK/WBBM. Ketujuh, indeks yang diperoleh berfungsi sebagai pendukung penilaian komponen hasil yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE-RB), sehingga diharapkan mampu menggambarkan kualitas pelayanan dan perilaku koruptif. Dan Kedelapan, hasil survei dijadikan dasar penyusunan rekomendasi untuk perbaikan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, Januarto Wibowo berharap pada saat survei dilakukan, PTA Padang harus berhasil mempertahankan indek pelaksanaan reformasi birokrasi dengan indikator-indikator yang teruji.
Selesai pemaparan SHPRB oleh narasumber, beberapa peserta assistensi bertanya tentang substansi SHPRB. Kegiatan ini berakhir menjelang waktu shalat zuhur dan diakhiri dengan sesi photo bersama.(IM_78)
