APOTEK NUSANTARA > Cytotec Obat Aborsi Penggugur KandunganApotek Nusantara

Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, PTA Padang melaksanakan rapat yang membahas tentang pemberian reward dan punishment bagi aparatur di Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Rapat ini digelar di command center yang dihadiri Ketua Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. Wakil Ketua Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. Panitera Drs. Syafruddin, Plt. Sekretaris Ismail, S.H.I., M.A. Hakim Tinggi dan pejabat struktural dan fungsional serta staf dan PPNPN.

Ketua PTA Padang Dr. H. Abd. Hamid Pulungan dalam arahannya menjelaskan, bahwa dalam pemberian reward ini harus melalui mekanisme yang ditentukan, artinya pemberian reward tersebut diawali dengan pembentukan tim penilai, kemudian penetapan kriteria penilaian, penetapan aparatur yang berhak menerima reward, SK penetapan dan penyerahan penghargaan yang dapat berbentuk piagam maupun bentuk lainnya. “Pemberian reward ini kepada aparatur yang berhak menerimanya harus melalui tahapan-tahapan tersebut,” ungkapnya menjelaskan.

pta09219

Masih menurut Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, bahwa pemberian reward kepada aparatur ini adalah untuk memotivasi agar aparatur Kepaniteraan dan aparatur Kesekretariatan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik sehingga menghasilkan kinerja yang baik pula. “Pemberian reward ini untuk memotivasi aparatur supaya menjadi yang terbaik,” urainya menjelaskan.

pta09267

Sementara itu, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian Mukhlis, S.H. yang menjadi Sekretaris Tim menginformasikan bahwa pemberian reward tersebut hanya untuk aparatur Kepaniteraan dan aparatur Kesekretariatan. Sebab, urainya memberi alasan, tidak boleh dilakukan penilaian dan pemberian reward kepada Hakim Tinggi karena Hakim Tinggi adalah orang yang menjadi panutan dan teladan sekaligus sebagai pimpinan apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, sedangkan untuk PPNPN, katanya lagi, tidak dilakukan penilaian karena sudah ada penilaian tersendiri yang diatur dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Selanjutnya, Mukhlis, S.H. menjelaskan tata cara penilaian yaitu menggunakan kuisionder daring yang telah dirancang oleh Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Dalam penjelasannya, Mukhlis S.H. menguraian bahwa dasar penilaian adalah mengacu kepada kriteria yang terdapat pada Core Values ASN BerAKHLAK. Dirinya mencontohkan tentang tata cara penilaian dengan memilih angka 1 sampai dengan angka 5 pada kriteria yang ditentukan. Angka 1 berarti sangat buruk, angka 2 dan angka 3 berarti buruk, angka 4 berarti baik dan angka 5 berarti sangat baik. “Silahkan Bapak/Ibu memilih angka mana yang sesuai dengan penilaian terhadap aparatur tersebut,” kata Mukhlis, S.H. menjelaskan.

pta09244

Dalam rapat tersebut ditentukan, bahwa penilaian dan pemberian reward kepada aparatur yang dinilai memiliki keteladanan harus selesai dalam bulan Juni 2024. 

 

 

 

Tinggalkan Komentar

 

 

 

Berita MARI

APOTEK NUSANTARA > Cytotec Obat Aborsi Penggugur KandunganApotek Nusantara

Berita Badilag

Fokus Badilag

Statistik Pengunjung

2 7 7 6
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
589
860
2776
0
2776
IP Anda : 44.221.66.130
2024-06-24 13:07