Pemanggilan pimpinanan empat pilar Pengadilan Tingkat Banding dalam waktu yang hampir bersamaan oleh dirjen Badilag pada tanggal 25-26 Maret 2019 di Hotel Aryaduta di sela sela undangan Menghadiri Pertemuan Jaringan Regional Integritas Pengadilan dan diskusi Keberlanjutan Proyek SUSTAIN, kemudian dilanjutkan pada tanggal tanggal 26-29 Maret 2019 di Hotel Santika Premire Harapan Indah Bekasi tentang pembahasan Iventarisasi Masalah (DIM) implementasi SIPP dan e-Court dan Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Angkatan I  yang dihari oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang. Hasil dari pertemuan langsung disikapi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Rabu Tanggal 27 Maret 2019 dengan menyampaiakan beberapa kebijakan dirjen badilag sebagai berikut:

1. Ketua Mahkamah Agung dalam 2 minggu terakhir di 2 forum terpisah mengapresiasi kinerja cepat Badilag kaitan dg SIPP dan e-Court.
2. Ketua Mahkamah Agung turut menyimak rekapilusi SIPP setiap hari Jumat, KMA dengah tegas sangat mengapresiasi lompatan kecepatan kinerja Badilag, sementara di peradilan umum hal ini tdk ada (rekap SIPP) dan nilai SIPP Peradilan Agama sekarang sudah mencapai 97% sementara di Peradilan Umum masih stagnan 60%.
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama minta tahun ini SIPP satker sudah 100%
4. Panitera Tingkat Banding harus aktif mengawasi perkembangan SIPP daerah, seandainya belum hijau segera ditelaah apa masalahnya kemudian dicari solusinya
5. Badilag akan me-launching SIPP PTA
6. Pada saat inspeksi mendadak (sidak) Direktur Jendaral Badan Peradilan Agama menjumpai :
7. Kondisi kantor dalam keadaan kotor pada hal sudah mendapat sertifikasi akreditasi dengan predikat A Excellent
8. Ada Ketua PA jam 3 sore pulang kantor tanpa pamit atasan, meskipun setelah dikonfirmasi ada kelurganya yang sakit, namun demikian pulang awal harus izin atasan
9. Masih ada Pengadilan Agama yang tidak apel senin pagi dan apel jumat sore
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sangat kecewa ada Pengadilan Agama yang meja informasi dna meja pengajuan tidak ada yang menjaga atau petugasnya kosong,
11. Ditemukan pegawai keluar kantor tanpa izin atasan
12. Direktur Jenderal minta seluruh Pengadilan Agama telah melaksanakan PTSP karena masih ada beberapa Pengadilan Agama yang belum melaksanakan PTSP
13. Pejabat yang tidak melaksanakan kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama akan dimutasi atau dirotasi sesuai dengan ketetentuan yang berlaku.
14. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama meminta SIPP satker yang masih merah dan kuning, agar segera diupacayakan untuk hijau.
15. Website satker agar selalui diupdate, jangan sampai stagnan
16. Website akan diaudit atau dinilai 2 minggu sekali
17. Register perkara menggunakan e-Register yang ada di SIPP dan tidak menggunakan register manual lagi
18. Mutasi pegawai dan hakim akan didasarkan pada penilaian kinerja perorangan dan kinerja satker,

Tindaklanjut dari rapat bersama Ketua PTA Padang, KPTA memerintahkan kepada stakeholder pada PTA Padang untuk menyikapi hal tersebut dengan memaksimalkan penggunaan SIPP pada PA dilingkungan PTA Padang dengan melakukan monitoring dan begitu juga dengan penggunaan e-court serta menjaga APM yang sudah diraih.

Sekretaris PTA Padang dalam rapat tersebut menyampaikan informasi terbaru dari Badan Peradilan Agama, dimana akan diterbitkan sebuah pedoman terintegrasi antara APM, ZI dan Monev. APM tetap dilakukan pemeliharaan secara berkesinambungan, ZI dicanangkan oleh semua pengadilan di Sumatera Barat serta menjalankan programnya dan monev merupakan monitoring dan evaluasi dari Dirjen Badilag yang bersifat monitoring tidak terjadwal yang lumrah disebut sidak. Panggilan Sekretaris PTA Padang adalah panggilan khusus dan istiwewa karena dipanggil atas permintaan dirjen untuk menuntaskan pengintegrasian buku pedoman APM,ZI dan Monev sesuai surat panggilan 0924/DjA.2/HM.00/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Kegiatan Reviu Pedoman Akreditasi Penjamin Mutu PA.