Rabu 28  September 2022 pukul 8.30 WIB Bertempat di aula Commend  Center Ketua Pengadilam Tingi Agama Padang Dr. Drs. H. Pelmizar, MHI membuka bimbingan Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama 1 hari di ikuti oleh Bendaharawan penerima, Kasir dan satu orang tenaga  Informasi teknologi (IT), Nara sumber dari  tim Badan Peradilan Agama pada Direktur Administrasi dan satu orang dari Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi mahkamah Agung.

Dalam Kegiatan tersebut  Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang memberikan pembinaan  sebagai berikut;

1. Secara spesifik,Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sendiri merupakan seluruh penerimaan yang diterima pemerintah pusat namun bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan ini dipungut langsung dari orang pribadi yang melakukan pembayaran atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.
2. PNBPada 2 kategori yang PNBP Fungsional adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat ijin persetujuan dari Kementerian Keuangan. Sedangkan PNBP Umum adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tidak dapat digunakan dan harus disetor ke Kas Umum Negara
3. Laporan keuangan harus memenuhi keandalan yang dapat menyajikan informasi,  laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur serta informasi yang disajikan telah terverifikasi.;
4. Laporankeuangan harus  disusun sesuai dengan ukuran dan daya uji kebenaran. Dan laporan keuangan harus bisa memberikan informasi sebagai perbandingan dengan laporan periode sebelumnya sehingga kinerja organisasi akan mudah mengambil langkah untuk pelaksanaan kinerja selanjutnya;
5. Laporan Keuangan harus Memenuhi Standar Informasi akuntansi, artinya laporan itu  relevan, dan daoat mempengaruhi kebijakan organisasi dan menggambar kenerja yang telah dilaksanakan, dapat dipahami, dapat di uji, netraliats, tepat waktu dan lengkap;
6. Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai korwil dengan  38 satker harus mendukung Pencapaian tertinggi dari Mahkamah Agung mendapat peringkat WTP. Dan kewajiban kita semua memberikan kontribusi yang positif atas program Mahkamah Agung;
7. Semua peserta harus aktif mengajukan permasalahan dalam pelaporan keuangan serta dapat memaksimalkan penggunaan aplikasi keuangan, bila mana terjadi kendala kendala maka sampaikan kepada tim asistensi yang hadir ditengah kita ini;
8. Waktu yang disediakan untuk kegiatan ini harus di maksimakan  dan para peserta harus bersunggu sungguh mengkuti kegiatan ini sampai selesai;
9. Menjadikan temuan temuan di keuangan ini  maupun yang menyangkut Barang Milik Negara menjadi bersih, sebab keberhasilan Sekretaris Mahkamah Agung Profesor Hasbi Hasan menyelesaikan temuan temuan BPK menjadi bersih merupakan kebanggaan bagi kita semua dan itu harus kita dukung dengan syarat kita dapat mengelola keuangan serta pelaporannya secara transparansi, akuntabilitas

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengucapkan terima kasih kepada Tim Asistensi Mahkamah Agung yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan mereka, dan harus kita mamfaat ilmu yang diberikan untuk berkinerja lebih baik lagi.  diakhir pengarahannya maka kegiatan ini dibuka secara resmi. (idrislatif)