Bukittinggi - 7 Agustus 2026 Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan layanan peradilan, dan pendampingan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Pengadilan Agama Bukittinggi selama dua hari, Kamis–Jumat (6–7 Agustus 2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas tata kelola peradilan, serta penguatan integritas aparatur di lingkungan Pengadilan Agama se-Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan tersebut didasarkan pada Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2211/KPTA.W3-A/KP3.4.2/VIII/2026 tanggal 4 Agustus 2026, yang menugaskan tim pembinaan untuk melakukan kunjungan kerja, pembinaan, pemantauan layanan peradilan, serta pendampingan pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Batusangkar dan Pengadilan Agama Bukittinggi. Kegiatan pembinaan dan pendampingan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pengumuman Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901/BP/PW.1.1.1/VII/2026 tentang Hasil Seleksi Administrasi Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri Tahun 2026. Pengumuman tersebut menjadi momentum penting bagi satuan kerja yang mengikuti proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh, memastikan seluruh area perubahan berjalan efektif, serta mewujudkan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. Tim pembinaan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Chazim Maksalina, M.H., didampingi Sekretaris PTA Padang Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H., Kepala Bagian Umum dan Keuangan Ismail, S.H.I., M.A., C.Md., Arya Jaya Shentika, S.H., dan Feri Hidayat. Selama pelaksanaan pembinaan, tim melakukan pendampingan terhadap implementasi pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, dilakukan pula pemantauan terhadap penyelenggaraan layanan peradilan, efektivitas sistem pengawasan, kualitas pengelolaan administrasi, serta pelaksanaan berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Pendampingan difokuskan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen, kebijakan, inovasi, standar operasional prosedur, serta mekanisme kerja yang telah disusun benar-benar terimplementasi secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tim pembinaan menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas harus tercermin dalam perubahan pola kerja, peningkatan integritas aparatur, efektivitas pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian, pembinaan diarahkan pada penguatan implementasi yang substantif, bukan semata-mata pada pemenuhan administrasi atau kelengkapan dokumen. Ketua PTA Padang menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBK harus dipahami sebagai proses perubahan yang menyeluruh dalam tata kelola kelembagaan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur dari tersusunnya berbagai dokumen pendukung, tetapi dari sejauh mana nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima benar-benar diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Pada sesi penutupan pembinaan, Ketua PTA Padang menyampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan perpanjangan tangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, setiap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan kebijakan Mahkamah Agung terlaksana secara efektif di seluruh satuan kerja. Beliau menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai aparatur peradilan, terdapat tiga prinsip utama yang harus menjadi landasan, yaitu bekerja berdasarkan ilmu, bekerja dengan iman, dan bekerja dengan etika. Menurutnya, ketiga prinsip tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun integritas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan peradilan. “Ketika kita bekerja berdasarkan ilmu, kita memiliki kompetensi; ketika bekerja dengan iman, kita memiliki kejujuran dan tanggung jawab; dan ketika bekerja dengan etika, kita menjaga kehormatan pribadi sekaligus martabat lembaga. Apabila ketiga prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka pelaksanaan tugas akan berjalan dengan baik, aman, dan penuh integritas,” tegas Ketua PTA Padang. Beliau juga mengajak seluruh aparatur Pengadilan Agama Bukittinggi untuk menjadikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK sebagai gerakan perubahan yang nyata, bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Kegiatan pembinaan dan pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat komitmen Pengadilan Agama Bukittinggi dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, memperkuat sistem pengawasan, serta membangun budaya kerja yang berintegritas dan profesional. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi satuan kerja di wilayah hukumnya dalam mewujudkan peradilan yang agung, bersih, transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Batusangkar, 6 Agustus 2026 - Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan layanan peradilan, dan pendampingan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Batusangkar selama dua hari, Rabu–Kamis (5–6 Agustus 2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola peradilan dan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan agama. Pelaksanaan pembinaan tersebut didasarkan pada Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2211/KPTA.W3-A/KP3.4.2/VIII/2026 tanggal 4 Agustus 2026, yang menugaskan tim pembinaan untuk melakukan kunjungan kerja, pembinaan, pemantauan layanan peradilan, serta pendampingan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Batusangkar dan Pengadilan Agama Bukittinggi. Kegiatan ini dilaksanakan seiring dengan terbitnya Pengumuman Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3900/BP/PW.1.1.1/VII/2026 tentang Hasil Sanggah Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Hasil Seleksi Administrasi Usulan Unit Kerja Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026 oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Pengumuman tersebut menjadi momentum penting bagi satuan kerja untuk memperkuat kualitas pembangunan Zona Integritas, melakukan penyempurnaan eviden, serta memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan secara substantif. Tim pembinaan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Chazim Maksalina, M.H., didampingi Sekretaris PTA Padang Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H., Kepala Bagian Umum dan Keuangan Ismail, S.H.I., M.A., C.Md., Arya Jaya Shentika, S.H., dan Feri Hidayat. Selama pelaksanaan pembinaan, tim melakukan evaluasi terhadap implementasi pembangunan Zona Integritas pada seluruh area perubahan, kualitas layanan peradilan, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, serta kesiapan satuan kerja dalam memenuhi standar penilaian WBBM. Pendampingan dilakukan secara langsung melalui penelaahan dokumen, observasi layanan, diskusi teknis, dan pemberian rekomendasi perbaikan. Ketua PTA Padang menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju WBBM tidak hanya berorientasi pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi yang lebih penting adalah perubahan budaya kerja, peningkatan integritas aparatur, dan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Dalam sesi penutupan pembinaan, Ketua PTA Padang menyampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan perpanjangan tangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Oleh karena itu, setiap pembinaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memastikan kebijakan Mahkamah Agung terlaksana secara efektif di seluruh satuan kerja. Beliau menekankan tiga prinsip utama yang harus menjadi pedoman setiap aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu: 1. Bekerja berdasarkan ilmu;2. Bekerja dengan iman;3. Bekerja dengan etika. Menurut beliau, apabila ketiga prinsip tersebut dilaksanakan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas, maka aparatur peradilan akan mampu menjalankan amanah dengan baik, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang profesional, bersih, dan berkeadilan. “Ketika kita bekerja berdasarkan ilmu, kita memiliki kompetensi; ketika bekerja dengan iman, kita memiliki kejujuran; dan ketika bekerja dengan etika, kita menjaga martabat lembaga. Jika ketiga prinsip ini kita pegang, maka insya Allah pelaksanaan tugas akan berjalan dengan aman dan benar,” ujar Ketua PTA Padang. Kegiatan pembinaan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen Pengadilan Agama Batusangkar menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, tata kelola kelembagaan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi satuan kerja di wilayah hukumnya dalam mewujudkan peradilan yang agung, berintegritas, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Padang, 4 Agustus 2026 - Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan Pengawasan Daerah Triwulan III Tahun 2026 yang pada hari ini diikuti oleh Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Pariaman, Pengadilan Agama Payakumbuh, dan Pengadilan Agama Sawahlunto bersama Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Padang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan guna memastikan penyelenggaraan peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berintegritas, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan Pengawasan Daerah Triwulan III Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama Agustus hingga September 2026, sebagai bentuk komitmen Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mewujudkan peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan pada satuan kerja di wilayah hukumnya. Semoga melalui kegiatan ini dapat tercipta perbaikan yang berkelanjutan demi terwujudnya badan peradilan yang agung.

Padang, 3 Agustus 2026 - Pengadilan Tinggi Agama Padang menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pengadilan Tinggi Agama Padang ke-68 sekaligus HUT Peradilan Agama ke-144, Senin (3/8/2026). Peringatan tersebut berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan dengan kegiatan pemotongan tumpeng yang dilaksanakan secara serentak bersama satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui daring. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Chazim Maksalina, M.H., dan diikuti oleh jajaran pimpinan, Hakim Tinggi, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang. Sementara itu, seluruh satuan kerja Pengadilan Agama se-Sumatera Barat mengikuti rangkaian kegiatan dari satuan kerja masing-masing melalui media daring. Peringatan HUT tahun ini menjadi momentum istimewa bagi keluarga besar Peradilan Agama, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Padang. Memasuki usia ke-68, PTA Padang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas peradilan. Demikian pula dengan perjalanan 144 tahun Peradilan Agama, yang menjadi refleksi atas perjalanan panjang lembaga Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkokoh semangat seluruh aparatur untuk terus beradaptasi, berinovasi, serta memberikan pelayanan peradilan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan. Puncak kegiatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada saat yang bersamaan, satuan kerja Pengadilan Agama se-Sumatera Barat turut melaksanakan pemotongan tumpeng di tempat masing-masing dan mengikuti kegiatan secara daring. Pelaksanaan secara serentak ini menjadi simbol kebersamaan dan soliditas antara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan seluruh Pengadilan Agama di wilayah hukumnya. Meskipun berada di lokasi yang berbeda, seluruh satuan kerja tetap terhubung dalam suasana penuh kekeluargaan dan rasa syukur atas perjalanan panjang Peradilan Agama. Melalui peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama Padang ke-68 dan HUT Peradilan Agama ke-144, diharapkan seluruh aparatur Peradilan Agama di Sumatera Barat semakin memperkuat sinergi, menjaga integritas, serta meningkatkan profesionalitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Dirgahayu Pengadilan Tinggi Agama Padang ke-68.Dirgahayu Peradilan Agama ke-144. Semoga Peradilan Agama senantiasa semakin maju, modern, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Padang, 3 Agustus 2026 - Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Chazim Maksalina, M.H., melaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Panitera Pengganti serta pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Subbagian Pengadilan Agama Painan, Senin (3/8/2026), bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pejabat yang dilantik dan diambil sumpah jabatannya adalah Wahyu Trihantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Painan dan Febri Aziz, S.I.P. sebagai Kepala Subbagian Pengadilan Agama Painan. Pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan tersebut dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Padang sehubungan dengan adanya kekosongan pimpinan pada Pengadilan Agama Painan. Pelaksanaan prosesi di tingkat banding ini merupakan bagian dari upaya memastikan kelancaran administrasi serta keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Agama Painan. Prosesi berlangsung dengan khidmat dan tertib. Rangkaian kegiatan meliputi pembacaan surat keputusan, pengambilan sumpah jabatan, pelantikan, penandatanganan berita acara sumpah dan pakta integritas, serta pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dr. Chazim Maksalina, M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang telah dilantik. Pelantikan bukan sekadar prosesi seremonial, melainkan mengandung amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap tugas. Pejabat yang baru dilantik diharapkan dapat segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Pengadilan Agama Painan. Sinergi, kedisiplinan, integritas, dan semangat pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan harus senantiasa menjadi landasan dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan. Dengan dilantiknya Panitera Pengganti dan Kepala Subbagian tersebut, diharapkan pelaksanaan tugas kepaniteraan maupun kesekretariatan di Pengadilan Agama Painan dapat semakin optimal serta turut mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kegiatan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan serta dukungan kepada pejabat yang baru dilantik.