Peserta Kegiatan Sosialisasi
Sosialisasi SPSE versi 4 dan SIRUP pada 4 lingkungan peradilan di Sumatera Barat diselenggarakan di aula Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari ini, Rabu 20 Desember 2017. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan instruksi Penanggungjawab LPSE Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan pokja ULP Wilayah Peradilan Sumatera Barat, baik di lingkungan peradilan umum, agama, maupun militer dan TUN.
Foto ki-ka: Panitera PTA Padang, Ahmad Jauhar, S.T., M.H., M.M. (Kabag Pemeliharaan Sarana Informatika Biro Hukum dan Humas), Kepala ULP, Sekretaris ULP
Pembukaan acara ini dilakukan oleh Kepala ULP Wilayah Sumatera Barat Catur Sulasdiarso, S.Sos, M.Si (Han). Pembukaan ini juga dihadiri oleh narasumber dari Mahkamah Agung dan Panitera serta Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Sekretaris ULP. Narasumber kegiatan ini berasal dari Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI sebanyak 3 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bagian dan 2 orang Kepala Subbagian. Juga dihadiri 1 orang PKA (Pemberi Keterangan Ahli) dari PN Salatiga. Narasumber yang hadir adalah Ahmad Jauhar, Ivan Rexi Tauladi, Yunawan Kurnia dan M. Tunggul Wusananto.
Sosialisasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (Web based) yang disosialisasikan ini berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan). SIRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya. SiRUP juga merupakan sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Pengguna SIRUP mengisi RUP ke dalam aplikasi SIRUP pada website LKPP menggunakan alamat inaproc.lkpp.go.id/sirup. Rahasia dari Aplikasi dan Database SIRUP tersentralisasi pada satu server milik LKPP, sedangkan pengelolaan Aplikasi SIRUP terdesentralisasi pada masing-masing K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi).
Sedangkan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia termasuk Mahkamah Agung RI. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit. SPSE di lingkungan Mahkamah Agung RI dapat diakses melalui link https://lpse.mahkamahagung.go.id/eproc4.
Kegiatan sosialisasi ini berakhir dengan berakhir jam kerja pada pukul 16.30. Pada sesi tanya jawab, banyak peserta yang menyampaikan pengalaman dan permasalahannya selama dalam pokja, begitu juga KPA dan PPK, tidak lupa pula Kepala dan Sekretaris ULP juga ikut menyampaikan buah pikirnya.
