image001
Brett Walker-Robert, Sally McNamara, Prem Aleema, Justice Cleary, Dirjen Badilag & Sesditjen Badilag

Sydney | badilag.mahkamahagung.go.id

Di hari keempat kegiatan Sydney Visit, Kamis 12 Desember 2019, Delegasi Ditjen Badilag mengikuti diskusi yang membahas tentang jaminan hak anak paska perceraian. Pembahasan kali ini diperkaya dengan banyak sudut pandang dan banyak pembicara yang saling berkaitan, yaitu Brett Walker-Roberts, Child Support Policy Advice Team dari Department Human Services yang mengulas tentang kebijakan Australia tentang pengasuhan dan nafkah anak: bagaimana cara mengumpulkannya, memotong pajak, jumlah pembayaran, dan bagaimana aturan ini ditegakkan, Prem Aleema dari Legal Aid Commission menjabarkan tentang nasihat untuk para litigan mengenai proses dan prosedur CSA, Justice Cleary FCoA memaparkan tentang peran pengadilan dalam eksekusi putusan terkait nafkah anak dan Sally McNamara mengenai peran kepaniteraan dalam eksekusi putusan pengadilan terkait nafkah anak.

Selain pengalaman di Australia, forum ini juga menghadirkan Ketua Mahkamah Syariah Selangor Malaysia, Muhammad Naim yang mempresentasikan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang terdapat di sistem pengadilan Malaysia. Dalam kesempatan ini diskusi juga dilakukan melalui teleconference antara Sydney Registry, Command Center Badilag, Mahkamah Syar’iyah Malaysia dan Beberapa Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia.

image002
Foto bersama setelah diskusi

Department Human Services (DHS) di Australia

Pada tahun 1980an, pemerintah Australia mengamati tentang meningkatnya jumlah keluarga dengan orang tua tunggal dan meningkatnya kemiskinan perempuan dan anak setelah perpisahan atau perceraian, rendahnya jumlah orang tua tanpa hak asuh yang membiayai anak-anaknya, rendahnya tunjangan yang diperintahkan oleh pengadilan dan rendahnya tingkat penegakan putusan pengadilan tersebut dan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap pembayaran pensiun orang tua tunggal.

Skema tunjangan anak ini diperkenalkan dalam dua tahapan, yaitu pada tanggal 1 Juni 1988, UU baru memungkinkan pendaftaran dan pengumpulan kewajiban nafkah anak oleh pemerintah, dan pada tanggal 1 Oktober 1989, UU baru memperkenalkan sebuah formula berdasarkan metodologi untuk menilai kewajiban orang tua terhadap nafkah anak.

Ada ada dua cara orang tua dapat mengumpulkan pembayaran tunjangan anak, secara pribadi atau melalui Department of Human Services (DHS).Kedua orang tua dapat setuju untuk mengumpulkan pembayaran tunjangan anak secara pribadi (misalnya langsung ke rekening bank). Ini tidak harus secara tertulis. Pembayaran secara pribadi hanya berfungsi dengan baik jika kedua orang tua menyelesaikan pembayaran pajak saat jatuh tempo dan tetap memperbarui data di DHS mengenai keadaan mereka.

Jika pembayaran secara pribadi tidak dilaksanakan atau berhenti atau jika tidak tercapai kesepakatan jumlah tunjangan anak yang harus dibayarkan, segera dapatkan nasihat hukum. Orang tua penerima, harus menghubungi DHS dan meminta mereka untuk mulai mengumpulkan kewajiban yang harus dibayarkan. Mereka dapat mengambil alih tanggung jawab atas tagihan yang sedang berlangsung dan pembayaran yang tertunggak selama 3 bulan.

DHS bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan melakukan pembayaran yang dilaksanakan berdasarkan penilaian administratif atau perjanjian nafkah anak ketika orang tua telah mendaftarkannya di DHS. DHS memiliki kekuatan luas untuk mengumpulkan tunjangan anak. Mereka dapat mengatur pemotongan gaji atau pembayaran reguler. Jika pembayaran tidak dilakukan dan hutang bertambah, DHS sangat mungkin membawa orang tua yang seharusnya membayar tunjangan anak ke pengadilan. Jika orang tua yang membayar tidak memasukkan SPT selama beberapa tahun dan kemudian memasukkannya terlambat, DHS akan menilai kembali periode-periode tersebut dan menghitung berapa jumlah yang harus dibayar. Jika ada indikasi atau bukti kurangnya komitmen seseorang untuk memenuhi tanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak mereka atau di mana ada bukti penipuan, DHS akan menghubungi penegak hukum untuk memastikan mereka mencapai hasil terbaik untuk anak-anak, orang tua dan pembayar pajak.

DHS hanya akan mengeluarkan penilaian nafkah anak jika seseorang dapat membuktikan bahwa orang tua yang membayar adalah orang tua kandung atau adopsi anak.Untuk melakukan ini, seseorang mungkin perlu melakukan tes DNA atau mungkin juga perlu mengambil tindakan untuk dibawa ke pengadilan. Penilaian administrative dilakukan terhadap orang tua yang berpisah maupun bercerai terkait pendapatan orang tua serta biaya pengasuhanyang diberikan pada anak mereka, Formula ini menilai seberapa banyakbiaya anak yang harus dipenuhi olehmasing-masing orang tua.

Dari laporan tahunan Department Human ServicesAustralia pada tahun 2018/19, terdapat 1,2 juta anak dan 1,4 juta orang tua dari 815.000 kasus yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, nafkah anak yang berhasil dikumpulkan pemerintah adalah sebesar- $1.6miliar, sementara pengumpulan secara pribadi -sebesar $2.0 miliar dari 52% kasus secara keseluruhan.

Penegakkan aturan secara administratif dilakukan terhadap mereka yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar nafkah anak. Dari Laporan yang diterbitkan menunjukkan kewajiban dan tunggakan yang berjalan, penalti dikenakan pada saldo pendapatan setiap bulan, DHS akan menghubungi orang tua yang menunggak dan mengingatkan kembali kewajibannya, kontak lewat telepon dan pengaturan negosiasi pembayaran lebih diutamakan, namun jika kesepakatan pembayaran tetap tidak tercapai, maka pemberitahuan akan dikirimkan kepada pemberi kerjanya agar memotong gaji sesuai jumlah kewajiban dan sesuai jumlah komponen tunggakan, dan bisa juga dilakukan pengurangan dari pembayaran pemerintah termasuk pembayaran tunjangan pendapatan dan family tax benefit yang pada tahun 2018/19 yang lalu mencapai angka $69juta. Pada tahun 2018/19 yang lalu, sebanyak 68,000 surat teguran atas tunggakan pemabayaran nafkah diterbitkan, pemotongan gaji/upah lebih dari 89,000 nasabah yang terhubung sebesar $164 juta, dan potongan pengembalian pajak via Kantor Pajak Australia sebanyak106,000 potongan dengan jumlah total $124 juta.

Langkah penegakan administratif lainnya adalah dengan mengeluarkan surat perintah larangan berpergian. Hal ini dilakukan untuk mencegah pemilik hutang meninggalkanAustralia sampai mereka membuat kesepakatanuntuk membayar tunggakan nafkah anakmereka. Sepanjang tahun 2018/19 telah diterbitkan surat perintah larangan bepergian sebanyak 1.921 surat dan lebih dari 300 orang dihentikan saat berupayameninggalkan Australia.

Upaya litigasi merupakan langkah akhir yang ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan sengketa hak pembayaran nafkah anak. Hal ini disebabkan proses persidangan akan melalui proses yang rumit dan mahal, dan hal ini hanya dilakukan saat peluangkeberhasilannya tinggi, dan dipastikan pemilik hutang memiliki aset atau sumberdaya keuangan untuk memenuhi perintah pembayaran. Dan sepanjang tahun 2018/19 hanya 75 kasus yang dibawa ke pengadilan.

image003
Diskusi lintas negara: Family Court of Australia-Command Center Badilag-Mahkamah Syariah Malaysia

Badan Sokongan Keluarga (BSK) di Malaysia

Dalam diskusi kali ini, Ketua Mahkamah Syariah Selangor Malaysia, Muhammad Naim, menjelaskan mengenai Badan Sokongan Keluarga yang terdapat di dalam sistem hukum keluarga di Malaysia.

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) ini dibentuk atas desakan masyarakat sipil agar ada lembaga yang lebih proaktif dan efektif dilaksanakan terhadap individu yang ingkar mematuhi perintah mahkamah. Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 7 Jun 2007 di dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Kali ke 47 telah memutuskan supaya Mahkamah mengambil tindakan segera untuk menyelesaikan isu nafkah isteri dan anak. Berdasarkan keputusan tersebut, BSK telah dibentuk sebagai salah satu unit di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

Keberadaan lembaga ini diapresiasi masyarakat sebagai langkah bijak dan tepat untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pelaksanaan perintah pengadilan. BSK JKSM diluncurkan secara resmi pada 22 Oktober 2008 oleh YB Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Lembaga BSK berada disteiap pengadilan negara bagian untuk memudahkan orang awam mendapatkan nasihat hukum secara gratis berkaitan dengan hak dan tuntutan nafkah anak di pengadilan. Layanan perundingan juga disediakan untuk mencari format terbaik penyelesaian sengketa hak asuh dan nafkah anak.

Petugas BSK diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah pembayaran nafkah yang dikeluarkan oleh pengadilan, diantara jenis tindakan yang bisa diambil adalah penyitaan, pemindahan hutang dan pemaksaan.

BSK juga menyediakan layanan dana pendahuluan nafkah bagi anak, yaitu dana talangan dari BSK selama masa proses perkara sedang berjalan untuk menjamin bahwa nafkah terhadap anak tetap terus berjalan. Jumlah dana yang diberikan adalah selama 6 bulan berturut-turut dengan asumsi bahwa dalam waktu tersebut sengketa nafkah anak sudah terselesaikan di pengadilan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban ibu dan anak-anak sepanjang proses persidangan. Setiap dana pendahuluan nafkah yang diberikan akan ditarik kembali dari pihak yang ditetapkan pengadilan untuk membayar. BSK juga BSK turut menyediakan rumah Transit untuk memudahkan pihak-pihak yang kurang mampu menghadiri persidangan di pengadilan. (ahb)

Sumber : https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/jaminan-pemenuhan-hak-anak-paska-perceraian-sudut-pandang-australia-dan-malaysia

 

Berita Badilag, Badilag

 

 

Tinggalkan Komentar

 

 

 

Statistik Pengunjung

3 1 3 7 2 8
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
20
529
38501
45858
313728
IP Anda : 34.232.62.209
2020-05-29 00:36